Kalimantan Timur – Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur diketahui tengah menggodok program rumah subsidi bebas biaya administrasi. Adapun program rumah subsidi tersebut dikhususkan untuk para warga Benua Etam yang berpenghasilan rendah dan ingin membeli rumah seharga Rp 185 juta.
Peluncuran Program Rumah Subsidi Untuk Ringankan Beban Rakyat
Program rumah subsidi bebas biaya administrasi datang dari gagasan Rudy Mas’ud selaku Gubernur Kaltim dan Seno Aji selaku Wakil Gubernur Kaltim. Adapun pengadaan program rumah subsidi tersebut menjadi bentuk komitmen keduanya untuk berupaya memperingan beban rakyat, terutama dari sisi tempat tinggal sebagai kebutuhan primer.
Program bebas biaya administrasi berarti pihak pembeli tidak perlu membayar biaya notaris, provisi bank, balik nama sertifikat ataupun berbagai biaya tambahan yang bersifat administrasi lainnya. Oleh karena itu, pihak Pemprov Kaltim menyasar warga yang berpenghasilan rendah untuk bisa merasakan program ini.
“Selama ini, banyak warga berpenghasilan rendah gagal memiliki rumah karena biaya di luar cicilan. Melalui GratisPol, kami ingin memastikan tidak ada lagi mimpi yang tertunda hanya karena administrasi,” ujar Rudy Mas’ud selaku Gubernur Kaltim.
Baca juga: Hanya 3 Jam dari IKN, Inilah 5 Pilihan Rumah Subsidi di Samarinda
Penyediaan Rumah Hunian Layak nan Terjangkau
Tidak hanya meringankan beban finansial, program rumah subsidi bebas biaya administrasi kali ini juga mempunyai strategis untuk menurunkan angka backlog perumahan di provinsi Kalimantan Timur.
Pasalnya, dengan perannya sebagai penyangga utama IKN (Ibu Kota Nusantara), Benua Etam dituntut untuk memiliki hunian yang layak huni dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Adanya program tersbeut juga menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga tentang keadilan sosial dan berpihakan kepada rakyat.
Firnanda selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa mekanisme teknis dari program rumah subsidi bebas biaya administrasi sudah masuk ke tahap finalisasi. Pemprov juga berkomitmen untuk menyediakan sistem pengawasan terpadu supaya subsidi bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung – jawab.
“Kami ingin bantuan ini benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak. Ini program keberpihakan, bukan sekadar angka semata, Melalui program ini, pemerintah provinsi hadir untuk menanggung seluruh biaya administrasi tersebut” ujar Firnanda dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas PUPR Kaltim.
