Nusantara – Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) untuk menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 terus dikebut dengan upaya maksimal. Upaya mempersiapkan IKN sebagai ibu kota politik dikerjakan dengan komitmen dan penuh fokus terhadap kebutuhan tata kelola pemerintah yang bersifat terbuka.
Persiapan IKN Sebagai Ibu Kota Politik Pada Tahun 2028
Komitmen mempersiapkan IKN untuk menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 kembali diperkuat lewat kunjungan strategis dari Panja (Panitia Kerja) dari Open Government Partnership (OG – P) BKSAP (Badan Kerja Sama Antar – Parlemen DPR RI ke Otorita IKN sebagai langkah integral dari usaha sinergi antar instansi dalam mempercepat proses pembangunan IKN.
Kedatangan dari OG-P BKSAP DPR RI tersebut juga menjadi respons nyata terhadap aspirasi publik tentang upaya keberlanjutan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) yang saat ini tengah memasuki tahap II. Basuki Hadimuljono selaku Kepala Otorita IKN berharap kolaborasi antar instansi ini dapat berperan sebagai sumber informasi akuntabel untuk masyarakat luas.
Pernyataan Basuki Hadimuljono juga didukung oleh Muhammad Husein Fadlulloh selaku Ketua Panita Kerja OG – P BKSAP DPR RI yang turut menegaskan sisi krusial dari dukungan parlemen kepada tata kelola pemerintah di daerah yang disesuaikan dengan prinsip terbuka dan akuntabel.
“Kami juga mengharapkan dapat membawa pulang pandangan baru untuk DPR dalam mendukung tata kelola pemerintahan di daerah yang sesuai prinsip keterbukaan parlemen,” ujar Muhammad Husein Fadlulloh dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panita Kerja OG – P BKSAP DPR RI.
Baca juga: Pemkab Tuntaskan Peta Zona Nilai Tanah Demi Kebut Pembangunan IKN
IKN Targetkan Ibu Kota Politik Berciri Birokrasi Efektif
Muhammad Husein Fadlulloh berharap bahwa kunjungan kali ini dapat menguatkan ikatan kolaborasi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam upaya merealisasikan IKN sebagai kota masa depan yang tidak hanya inklusif tapi juga memiliki teknologi yang mutakhir.
Kerjasama tersebut juga berperan penting dalam upaya menjadikan IKN (Ibu Kota Nusantara) untuk menjadi ibu kota politik atau pusat pemerintahan tapi juga mampu menjadi simbol transparansi, efisiensi dan pelayanan publik yang berkualitas.
“Dengan demikian, cita-cita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik di IKN dapat terwujud sesuai target sebagai Ibu Kota Politik 2028,” jelas Basuki Hadimuljono selaku Kepala Otorita IKN.
