Topik7.com, Samarinda — Untuk mencari solusi konkret atas minimnya tenaga pustakawan di Kalimantan Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim menggelar lokakarya khusus yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Plt Kepala DPK Kaltim, Anita Natalia Krisnawati, menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi terkait kebutuhan formasi pustakawan di Kaltim yang saat ini sangat timpang. Sebanyak 3.578 perpustakaan hanya dilayani 141 pustakawan, sehingga formasi baru dianggap sangat mendesak.
Lokakarya menghadirkan narasumber dari Perpusnas RI, antara lain Pustakawan Ahli Madya Yudho Widiatmono dan Pustakawan Ahli Pertama Solikhatun. Keduanya memberikan masukan mengenai standar kompetensi, kebutuhan aktual lapangan, serta penyelarasan kebijakan nasional.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, hadir pula perwakilan Kemendagri yaitu Puji Wijayati (Analis SDM Aparatur Ahli Madya) dan Winner Satriadi Harahap (Penata Kelola Pemerintahan). Mereka membahas aspek administratif dan regulasi terkait pengusulan formasi baru.
Anita menegaskan forum ini penting untuk memastikan kebutuhan riil daerah dapat masuk dalam kebijakan kepegawaian nasional. “Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan aspirasi daerah seiring tuntutan modernisasi layanan perpustakaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan kapasitas pustakawan merupakan fondasi utama peningkatan indeks literasi masyarakat, apalagi Kaltim memiliki peran strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa depan. (Han911/adv/Diskominfokaltim)
