Kalimantan Timur – Pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) baru – baru ini memberikan apresiasinya terkait kesuksesan pengawalan dan pengelolaan aset negara di sektor pertanahan dalam proyek bandara VVIP IKN. Apresiasi tersebut diberikan oleh BPK bersamaan dengan penyerahan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pihak Badan Bank Tanah.
Pujian Terhadap Kesuksesan Proyek Vital Bandara VVIP IKN
Penyerahan hasil LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tersebut diberikan oleh Dede Sukarjo selaku Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara III kepada Parman Nataatmadja selaku Kepala Badan Bank Tanah dengan disaksikan secara langsung oleh Akhsanul Khaq selaku Anggota III BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Dalam waktu yang bersamaan, Akhsanul Khaq memberikan pujian terhadap aktifnya kerjasama yang diberikan oleh pihak Badan Bank Tanah dalam upaya penyediaan lahan strategis yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional, seperti salah satunya Bandara VVIP IKN yang merupakan bagian dari proyek vital.
Untuk membangun Bandara VVIP IKN, Badan Bank Tanah mendapat alokasi lahan tanah seluas 621 hektar yang terletak di Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU (Penajam Paser Utara). Sementara itu, lahan seluas 33.000 hektar dikelola oleh pihak Badan Bank Tanah untuk melakukan reforma agraria.
“Ini memang perolehannya tahun tersebut baru 33.000 Hektar, tapi saya yakin ke depannya dengan kerja sama yang baik dengan Kementerian ATR/BPN akan lebih banyak lagi tanah yang dikelola,” jelas Akhsanul Khaq dalam kapasitasnya sebagai Anggota III BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Baca juga: Bandara VVIP Siap Jadi Gerbang Udara Terbaru IKN
Akuntabilitas dan Transparansi Menjadi Prioritas Nomor 1
Setelah selesai melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, Akhsanul Khaq menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Kepala Badan Bank Tanah dan jajaran atas upaya koordinasi maksimal selama proses evaluasi. Pihaknya juga meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Sebagai informasi, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan indikator krusial dalam memastikan kualitas akuntabilitas dan transparansi terhadap upaya pengelolaan aset tanah negara yang selama ini dipercayakan kepada pihak Badan Bank Tanah. Hasil yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut akan semakin memperkuat tata kelola sektor pertanahan di negara Indonesia.
Poin yang sama juga disampaikan oleh Parman Nataatmadja selaku Kepala Badan Bank Tanah yang juga memberikan penghargaan atas ketelitian dan profesionalisme yang diberikan oleh pihak BPK ketika melakukan pemeriksaan. Ia juga berjanji akan menindaklanjuti setiap catatan dan juga poin rekomendasi yang telah diberikan.
“Kami percaya, sinergi antara Badan Bank Tanah dan BPK akan terus menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun tata kelola pertanahan nasional yang lebih akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” tuntas Parman
