Nusantara – Baru – baru ini Presiden Prabowo Subianto meminta pihak Penguatan Basic Design IKN untuk menghadirkan unsur demokrasi Indonesia ke dalam gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Unsur demokrasi Indonesia yang diinginkan bisa diwujdukan dalam wujud galeri atau museum.
Pentingnya Kehadiran Demokrasi Indonesia dalam Design
Diana selaku Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN menyatakan Presiden memberikan revisi pada elemen bentuk atap gedung. Sebagai masukan, Presiden Prabowo meminta upaya revisi dari desain interior yang akan dilakukan dapat mengacu pada desain bangunan yang ada di negara India.
“Menurut beliau terlalu fancy, tapi sudah diubah. Sudah diubah dan desainnya sudah cukup bagus. Desain interiornya itu kemarin beliau habis dari India ya. Itu bagus ada unsur-unsur yang seperti di Indonesia, kayu, warna,” jelas Diana Kusumastuti dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.
Diana kembali menjelaskan bahwa meski desain yang tengah diajukan mendapatkan revisi, pihaknya memastikan tidak akan ada biaya penambahan untuk pembangunan gedung yang diakibatkan dari revisi design atap tersebut.
“Kemarin saya juga sudah sampaikan kepada Bapak Menko (Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono) untuk nanti kita carikan waktu, untuk bisa menjelaskan kembali kepada Bapak Presiden,” ungkap Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN, Diana Kusumastuti, lebih lanjut.
Diana Kusumastuti yang juga bertanggung jawab sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pihaknya siap melaksanakan revisi dan masukan yang datang dari Presiden Prabowo, baik dari segi revisi design atap dan juga permintaan pengadaan galeri atau museum yang membahas tentang demokrasi Indonesia.
“Beliau (Prabowo) minta di lobi nanti ada semacam museum atau galeri yang bisa menunjukkan bagaimana terkait dengan demokrasi itu seperti apa,” ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti sebagaimana dilansir dari Kompas.
Baca juga: Dapat Dukungan Presiden, IKN Resmi Menjadi Proyek Strategis Nasional
Terapan Prinsip Demokrasi Indonesia
Sebagai sistem pemerintahan yang diterapkan di negara Indonesia, ada beberapa prinsip demokrasi Indonesia yang patut untuk kita ketahui.
1. Pembagian kekuasaan dalam negara
Pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, yudikatif dan juga eksekutif. Ketiganya mempunyai derajat yang sama di negara Indonesia.
2. Penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum) yang bebas
Kedaulatan tertinggi dari demokrasi Indonesia ada di tangan rakyat, sehingga setiap perwakilan rakyat harus ditentukan melalui Pemilu.
3. Jaminan kebebasan individu
Negara menjamin setiap warga negara untuk bisa bebas mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, berserikat dan lainnya selama kebebasan tersebut dilakukan secara bertanggung jawab.
4. Pelaksanaan manajemen yang terbuka
Rakyat harus dilibatkan dalam penilaian pemerintah demi meniadakan potensi pemerintahan yang otoriter.
5. Hak minoritas tetap diakui
Dengan keanekaragaman masyarakat yang dimiliki Indonesia, setiap suku, ras, golongan dan agama memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.
6. Keadilan
Ketika seorang melanggar hukum maka ia harus siap mempertanggungjawabkan kesalahannya di hadapan hukum.
7. Pemerintah berjalan berdasarkan hukum
Sebagai kedudukan tertinggi, hukum menjadi instrumen yang mutlak mengatur kehidupan bernegara.
8. Supremasi Hukum
Hukum menjadi prioritas dan harus dihormati oleh pihak Pemerintah dan juga masyarakat.
9. Hadirnya berbagai partai – partai politik
Salah satu fungsi kehadiran partai politik adalah mengakomodir pemikiran dan aspirasi politik dari warga negara, sehingga perlu diberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendirikan parpol.
10. Kebebasan Pers
Pers bebas untuk menuliskan tentang pemerintah dan ikut menyuarakan hak – hak dari masyarakat dan golongan minoritas.
