Nusantara – Upaya pembangunan Istana Wapres (Wakil Presiden) di IKN (Ibu Kota Nusantara) terus menunjukkan hasil dan kemajuan yang signifikan. Danis Hidayat Sumadilaga selaku Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN mengungkapkan pada saat ini progres pembangunan Istana Wapres yang terletak di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintaha) sudah menyentuh angka 40%.
“Ini akan kami tuntaskan bersamaan dengan evalusasi dan rejuvenasi bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Mereka berkomitmen untuk menyelesaikan Istana Wapres yang masuk dalam Tahap I Pembangunan IKN,” ungkap Danis Hidayat Sumadilaga dalam kapasitasnya sebagai Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN.
Proses Pembangunan Istana Wapres Diketahui Berjalan Lancar
Kabar proses kemajuan pembangunan Istana Wapres tersebut memberikan angin optimisme terhadap penyelesaian target pembangunan pada tahap awal di kawasan IKN (Ibu Kota Nusantara). Istana Wapres yang dibangun dengan menggunakan arsitektur modern dan kearifan lokal tersebut diharapkan menjadi salah satu ikon di kawasan IKN kedepannya.
Sejak awal pembangunannya, Istana Wakil Presiden menjadi perhatian publik bersamaan dengan persiapan pemindahan pusat pemerintahan secara bertahap ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kini dengan progres pembangunan yang berjalan positif, diharapkan pembangunan Istana Wakil Presiden dapat selesai sesuai dengan target yang ditetapkan agar segera berfungsi dan mendukung visi IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan efisien.
Baca juga: Info Tutorial Cara Mengunjungi IKN Step by Step
Upaya Maksimal dari Pihak Otorita IKN
Basuki Hadimuljono selaku Kepala Otorita IKN memastikan upaya keberlanjutan pembangunan infrastruktur IKN melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) untuk membiayai berbagai proyek pembangunan baru di IKN kini baru saja difinalisasi.
Lebih lanjut, Basuki Hadimuljono menegaskan berbagai pekerjaan lanjutan yang belum selesai seperti jalan tol, Istana Wapres, masjid, bandara dan jalan – jalan umum akan segera dituntaskan melalui kontrak tahun jamak dengan memakai anggaran yang berasal dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) sebesar Rp 13,5 triliun.
“Rinciannya sekitar Rp 5,4 triliun dari Otorita IKN dan tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” ujar Basuki Hadimuljono dalam kapasitasnya sebagai Kepala Otorita IKN.
