Samarinda – Menanggapi munculnya usulan tentang penutupan sungai Mahakam baru – baru ini, Akhmed Reza Fachlevi selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur menyebutkan bahwa ada dua aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait penutupan sungai Mahakam, yaitu aspek keselamatan dan aspek perekonomian.
Faktor Krusial dalam Usulan Penutupan Sungai Mahakam
Sebagai informasi, usulan penutupan sungai Mahakam muncul setelah terjadinya insiden kapal tokang yang merusak Jembatan Mahakam. Oleh karena itu, Akhmed Reza Fachlevi mengingatkan kembali bahwa pihak terkait haruslah berhati – hati dalam mengambil keputusan.
“Harus diingat, kewenangan baik dari sisi darat maupun sungai berada di pemerintah pusat. Sisi darat merupakan kewenangan Kementerian PUPR, sementara sisi perairan berada di bawah Kementerian Perhubungan,” ujar Akhmed Reza Fachlevi dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur.
Pasalnya, upaya penutupan sungai Mahakam dapat dengan mudah mempengaruhi keselamatan dan aktivitas ekonomi setempat. Akhmed Reza Fachlevi juga kembali menegaskan bahwa keputusan hukum kepada pelaku penyebab insiden tabrakan tersebut adalah wewenang dari pihak aparat penegak hukum.
“Setiap rekomendasi, apalagi yang menyangkut penutupan Sungai Mahakam, harus dikaji secara matang. Jangan sampai menimbulkan kerugian besar bagi berbagai pihak dan memicu keresahan di masyarakat,” tegas Akhmed Reza Fachlevi selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur
Baca juga : Dihantam Tongkang Muatan Kayu, Tim Khusus Investigasi Kondisi Jembatan Sungai Mahakam
Penutupan Sungai Mahakam Turut Pengaruhi Kepentingan Nasional
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim tersebut turut mengingatkan bahwa dampak dari penutupan sungai Mahakam tidak hanya berhenti di perekonomian lokal, tapi juga terkait erat dengan pemenuhan kepentingan nasional. Reza menyebutkan jika terjadi penutupan sungai Mahakam, maka akan terjadi :
– Pasokan rantai batu bara terganggu yang dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran jetty dan ponton
– Indonesia kehilangan salah satu sumber pemasukan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diandalkan dari sektor energi
– Sumber penghidupan dari ribuan warga setempat terganggu karena banyak warga setempat yang bergantung pada sektor industri pelayaran, bongkar muat dan batu bara
– Citra kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan pada jalur pelayaran strategis di mata internasional rusak.
Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Insiden Perusakan
Akhmed Reza Fachlevi kembali mengingatkan bahwa Presiden RI mempunyai arahan untuk selalu menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memastikan keselamatan masyarakat setiap waktu.
Oleh karena itu, Reza berpandangan seharusnya yang menjadi fokus utama saat ini bukan wacara penutupan sungai Mahakam tapi tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas insiden perusakan jembatan Mahakam.
“Proses hukum harus ditegakkan. Kejar pelaku tabrakan. Bila perlu, cabut semua izin usaha terkait, mulai dari nakhoda, anak buah kapal (ABK), hingga pemilik perusahaan. Sita kapalnya. Dengan begitu, hanya pelaku yang bertanggung jawab yang dikenai sanksi, bukan masyarakat luas yang tidak terlibat,” pungkas Akhmed Reza Fachlevi dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim
