Topik7 – Seruan reformasi terhadap sistem internasional mendominasi Sidang Umum ke-79 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ketika para pemimpin dunia dan menteri luar negeri mengkritik ketidakmampuan lembaga-lembaga global dalam menangani konflik yang sedang berlangsung, krisis kemanusiaan, dan tantangan ekonomi.
Dalam pidato pembukaannya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyoroti ketidaksetaraan global yang tercermin dalam struktur lembaga internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB yang menurutnya dirancang oleh negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua pada masa ketika sebagian besar Afrika masih berada di bawah penjajahan. “Perlunya representasi Afrika di Dewan Keamanan sangat mendesak,” ujar Guterres, sembari mengakui bahwa perubahan ini mungkin akan dihadang oleh pihak yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan turut menyuarakan keprihatinannya, dengan menyatakan bahwa PBB semakin tidak berfungsi dan gagal menjalankan misinya. “Perdamaian dan keamanan internasional terlalu penting untuk diserahkan pada kehendak lima negara yang diistimewakan,” tegas Erdogan, mengulangi seruan lamanya bahwa “dunia lebih besar dari lima (negara).” Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, juga memperkuat argumen ini dalam pidatonya di KTT Masa Depan.
Presiden Brasil, Lula da Silva, menekankan pentingnya reformasi yang komprehensif terhadap PBB. Ia menyebut bahwa Piagam PBB saat ini gagal menjawab tantangan terbesar umat manusia, dan menyerukan tinjauan menyeluruh terhadap Piagam tersebut, terutama terkait struktur Majelis Umum, metode kerja, dan penggunaan hak veto.
Perdana Menteri India, Narendra Modi, menegaskan bahwa reformasi di organisasi global seperti PBB adalah “penting” demi tercapainya perdamaian dunia. “Kesuksesan umat manusia tidak terletak di medan perang, tetapi dalam kekuatan kolektif untuk perdamaian global,” katanya.
Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, juga menyerukan pembaruan struktur Dewan Keamanan yang menurutnya “kuno dan eksklusif,” dan meminta agar negara-negara Afrika serta lainnya diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di dewan tersebut.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menambahkan bahwa reformasi harus mencakup kepentingan semua negara, dan bukan hanya memperkuat kekuasaan segelintir pihak.
Perwakilan Tetap Selandia Baru untuk PBB, Carolyn Schwalger, juga menyatakan pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB.
Kritik Terhadap Kegagalan PBB Menangani Konflik yang Berlangsung
Sejumlah pemimpin dunia mengkritik ketidakmampuan PBB dalam menangani berbagai konflik global. Raja Yordania Abdullah II menyoroti krisis yang, menurutnya, mengancam legitimasi dan otoritas moral PBB.
Presiden Maladewa, Mohamed Muizzu, menyerukan keberanian untuk menghentikan “perang genosida di Gaza” dan mendesak Palestina diterima sebagai anggota penuh PBB.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menekankan bahwa salah satu tujuan strategis KTT Masa Depan PBB adalah “tatanan dunia yang komprehensif” dengan reformasi tata kelola global yang lebih efektif, termasuk perubahan di Dewan Keamanan.
Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon, menyebut bahwa PBB harus lebih proaktif dalam mengoordinasikan upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Presiden Serbia, Aleksandar Vucic, menyerukan perlunya membangun kembali kredibilitas PBB dan mengakhiri standar ganda.
Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, menyatakan bahwa negaranya mendukung reformasi struktural Dewan Keamanan yang menurutnya saat ini “tidak mewakili realitas saat ini.”
Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menegaskan bahwa reformasi hanya akan bermakna jika dijalankan untuk kepentingan semua, bukan hanya beberapa pihak.
Seruan untuk Arsitektur Global Baru
Seruan reformasi juga meluas ke lembaga internasional lainnya. Presiden Kirgistan, Sadyr Japarov, menyebut KTT Masa Depan sebagai kesempatan unik untuk membangun dasar arsitektur global baru yang lebih inklusif dan adil, bukan hanya untuk kalangan elit.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mendesak reformasi segera dalam struktur tata kelola dan lembaga keuangan internasional untuk memastikan representasi yang lebih adil bagi negara-negara berkembang.
Sementara itu, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam sebuah acara di negaranya, menyebut sistem internasional saat ini “tidak lengkap dan tidak adil,” dengan merujuk pada kurangnya perwakilan dari negara-negara berpenduduk besar.
