Nusantara – Proses lelang pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN (Ibu Kota Nusantara) segera dikebut setelah adanya kepastian dana dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan anggaran tambahan. Upaya lelang pembangunan untuk kawasan legislatif dan yudikatif sendiri diprediksi akan segera digelar pada bulan Mei 2025 mendatang.
Lelang Pembangunan Untuk Proyek Krusial di IKN
Upaya untuk menjalankan lelang pembangunan sendiri segera dijalankan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto terkait finalisasi desain kawasan legislatif dan yudikatif di IKN (Ibu Kota Nusantara).
Danis Hidayat Sumadilaga selaku Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN menyatakan bahwa pada saat ini pelaksanaan tender lelang pembangunan untuk kedua proyek kawasan legislatif dan yudikatif akan sangat menentukan dan tentunya cukup krusial di IKN.
“Hal ini karena kami harus mengejar target operasional IKN pada 2028 mendatang. Oleh karena itu, lelang dilaksanakan akhir April atau paling lambat Mei 2025,” ujar Danis Hidayat Sumadilaga dalam kapasitasnya sebagai Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN.
Baca juga: Kembali Didukung Investasi Asing, IKN Berpotensi Terima US$ 1 Milyar dari AIIB
Urgensi Kesuksesan Lelang Pembangunan
Kelancaran dari lelang pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sangat penting mengingat kesuksesan momen tersebut akan berdampak langsung pada upaya pembangunan konstruksi di IKN selanjutnya.
Meski Danis Hidayat Sumadilaga masih belum bisa menyebutkan nilai konstruksi untuk kedua proyek tersebut, pihak Otorita IKN tetap optimis bahwa seluruh pembangunan proyek kawasan MPR / DPR dan Mahkamah Agung (MA) tersebut akan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Hal tersebut juga diamini oleh pihak Otorita IKN yang diwakilkan oleh Basuki Hadimuljono dalam kesempatan Rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan di Kantor Otorita IKN.
Basuki Hadimuljono selaku Kepala Otorita IKN menjelaskan bahwa seluruh pekerjaan lanjutan yang masih belum selesai seperti jalan tol, bandara, Istana Wakil Presiden, masjid dan jalan akan segera diselesaikan dan telah dikontrak dengan menggunakan anggaran dari pihak Kementerian PU (Pekerjaan Umum).
“Rinciannya sekitar Rp 5,4 triliun dari Otorita IKN dan tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” ujar Basuki Hadimuljono dalam kapasitasnya sebagai Kepala Otorita IKN.
