Kalimantan Timur – Kecelakaan yang melibatkan aktivitas jalur hauling bukan menjadi peristiwa langka di provinsi Kaltim. Oleh karena itu, Rudy Mas’ud selaku Gubernur Kaltim mengambil tindakan tegas untuk mencegah kembali terjadinya tragedi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan di jalur hauling tambang batu bara.
Praktik Ilegal Jalur Hauling di Kawasan Pertambangan Batu Bara
Tak lama, tercatat 2 warga kabupaten Paser tewas akibat kecelakaan yang berkaitan dengan truk pengangkut batu bara akibat hauling di jalur umum. Di beberapa kabupaten dan kota lainnya yang juga memiliki aktivitas pertambangan, jalur hauling yang menggunakan jalan umum juga menimbulkan berbagai isu, dari mulai isu sosial, pencemaran lingkungan sampai dengan rusaknya infrastruktur dan fasilitas umum.
Sebagai informasi, aktivitas hauling yang memakai jalan umum merupakan pelanggaran dan ilegal di provinsi Kaltim menurut Perda (Peraturan Daerah) No. 10 Tahun 2012 yang membahas tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit.
Pasal 6 ayat 1 pada Perda tersebut menyebutkan bahwa “Setiap angkutan batu bara dan hasil perusahaan perkebunan kelapa sawit dilarang melewati jalan umum”.
Sayangnya, baik pemegang izin tambang resmi dan penambang ilegal masih seringkali melanggar ketentuan Perda (Peraturan Daerah) tersebut.
Baca juga: Komitmen Rudy Mas’ud Tangani Tambang Ilegal di Benua Etam
Tindakan Tegas Untuk Penyediaan Jalur Hauling di Setiap Kawasan Pertambangan
Untuk menindak pelanggaran tersebut, Gibran Rakabuming Raka dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden RI datang secara langsung ke kawasan Muara Kate untuk mengetahui bagaimana sebenarnya situasi pelanggaran jalur hauling yang terjadi di kawasan tersebut.
Wakil Presiden RI juga mengadakan pertemuan secara langsung dengan masyarakat Muara Kate, dan pertemuan tersebut digadang – gadang menjadi harapan baru untuk menyelesaikan konflik permasalahan jalur hauling.
Menindaklanjuti kunjungan dari Wakil Presiden RI, Rudy Mas’ud selaku Gubernur Kaltim berpartisipasi dalam rapat di Istana Wapres bersama dengan perwakilan dari pihak Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral).
