Jakarta – Pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai target untuk melaksanakan program renovasi rumah yang skalanya dipastikan terbesar di sepanjang sejarah negara Indonesia. Diketahui, kuota dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 2 juta rumah sepanjang tahun 2026.
Program Renovasi Rumah Ambisius oleh Pemerintah Indonesia
Fitrah Nur selaku Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP menyatakan bahwa saat ini kuota BSPS terbesar adalah 233.000 per tahun di masa kepemerintahan mantan Presiden Joko Widodo. Untuk itu, jika anggaran renovasi rumah lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) disetujui, maka program tersebut akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
“Anggaran Kementerian PKP yang paling besar adalah program BSPS yang intinya meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Kuota ini akan menjadi paling besar sepanjang sejarah kalau disetujui,” kata Fitrah Nur dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP.
Diketahui, Maruarar Sirait selaku Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengalokasikan kira – kira lebih dari 90% anggaran atau sekitar Rp 45,55 triliun untuk upaya renovasi rumah sebanyak 2 juta unit untuk tahun 2026. Ditambah dengan usulan tambahan anggaran maka secara total alokasi dana yang diajukan berada di angka Rp 49,85 triliun.
Baca juga: Pemkot Segera Rehabilitas Rumah Tak Layak Huni 377 Unit di Samarinda
Upaya Renovasi Rumah di Berbagai Penjuru Indonesia
Diperkirakan wilayah yang mendapatkan renovasi rumah paling banyak akan ada di wilayah pesisir yang mencapai setidaknya 670.000 unit. Sementara itu, renovasi rumah yang terletak di kawasan pedesaan dan perkotaan masing – masing sejumlah 665.000 unit rumah.
Tak hanya itu, Maruarar Sirait juga memiliki rencana untuk meningkatkan kuota rumah subsidi menjadi 500.000 unit. Artinya, kuota yang dimiliki program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diperkirakan akan naik hingga 43% dari kuota tahun 2025 yang berjumlah 350.000 unit rumah.
“Kalau usulan ini dipenuhi, target 2,5 juta rumah menjadi modal dasar. Sisa pemenuhan target 3 juta rumah akan datang dari CSR, pengembang swasta, dan pembangunan pribadi,” kata Maruarar Sirait dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.
