Samarinda – Andi Harun selaku Wali Kota Samarinda menyoroti permasalahan banjir yang saat ini melanda Samarinda. Untuk menanganinya, Andi Harun menyebutkan bahwa upaya penanganan banjir di Samarinda tidak bisa diselesaikan dengan melihatnya dari salah satu sisi saja. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan banjir baru – baru ini.
Upaya Penanganan Banjir Butuh Sinergi dari Berbagai Pihak
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Dinas SDA PUPR Pera Kaltim dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, Andi Harun menyebutkan bahwa salah satu faktor paling penting dari masalah banjir adalah kawasan hulu yang terus menghadapi pembukaan lahan dan memiliki aktivitas pertambangan yang cukup tinggi.
Andi Harun memberi contoh terkait kawasan Samarinda Utara yang saat ini terkena dampak dari aktivitas pembukaan lahan tambang di area Bandara APT Pranoto dan kecamatan Loa Janan Ilir.
Oleh karena itu, Andi Harun menyadari bahwa kewenangan atas izin & pengawasan terkait aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan dipegang oleh pihak Pemerintah Pusat dan Pemprov. Jika ingin memaksimalkan upaya penanganan banjir, maka sinergi antar setiap pihak terkait harus mencapai posisi yang harmonis.
“Makanya, Samarinda menegaskan bahwa mulai 2026 tidak ada lagi lahan dalam RTRW yang diperbolehkan untuk tambang batu bara. (oleh karena itu) Penyelesaian banjir di Samarinda butuh kerja bersama” ucap Andi Harun dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Samarinda.
Baca juga: Cegah Musibah di 10 Titik Rawan Banjir, Otorita IKN Kerahkan Teknologi Canggih
Perencanaan Upaya Penanganan Banjir
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh pihak Balai Wilayah Sungai (BWS), saat ini dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mengendalikan banjir di kawasan Sungai Karang Mumus. Adapun perkiraan biaya dipastikan mencapai RP 867,5 miliar.
Dana anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun tanggul tanah sepanjang 14 kilometer di bagian sisi hulu, pengadaan tanggul beton (CCSP) sepanjang 13 kilometer di bagian tengah dan hilir serta pengadaan 10 rumah pompa dan juga 10 pintu klep.
“Karena nilai anggarannya sangat besar, kami minta dukungan semua pihak, termasuk dari pusat melalui DPR RI dapil Kaltim. (Saat ini) Kami terus lanjutkan pembangunan drainase kota sesuai rencana dan kemampuan anggaran” jelas Andi Harun dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Samarinda.
